Mustafa, Ya Mustafa

[ penulis: Barlian AW | topik: Pemerintahan ]


Mustafa Abubakar dilantik 30 Desember 2005 sebagai Penjabat Gubernur Aceh. Setahun sebelumnya, November 2004, Gubernur Aceh “ditawan” oleh orang-orang Jakarta. Sang Gubernur, Abdullah Puteh, waktu itu ditawan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas tuduhan korupsi.

Dia bisa dikatakan ditawan karena tiba-tiba “diberkas” ketika dia sedang “konsultasi” di Jakarta. Kini, setelah diputuskan bersalah, suami Linda Poernomo itu terpaksa menghabiskan hari-harinya di penjara Cipinang Jakarta. Meuligoe Aceh pun sepi.

Setahun sebulan berselang usai “penawanan” itu, Mustafa masuk Meuligoe Aceh. Mustafa artinya “orang terpilih”. Dia memang terpilih menjadi penjabat gubernur untuk mengisi jabatan lowong sampai ada gubernur defenitif hasil Pilkada (pemilihan kepala daerah).

Mustafa terpilih karena dipilih oleh orang-orang Jakarta. Inspektur Jenderal (Irjen) Departemen Perikanan dan Kelautan ini “menyisihkan” beberapa calon lain, yang konon sebelumnya sudah masuk kantong Mendagri.

Arnis Arsyad yang pada waktu itu sangat dan paling diyakini akan jadi orang nomor satu di Aceh itu harus berpuas diri sebagai salah seorang deputi Menteri Sekretaris Kabinet.

Dibanding dengan Mustafa, nama Arnis Arsyad jauh lebih banyak disebut-sebut dalam proses penggodokan calon Penjabat Gubernur Aceh. Menjelang masa itu Arnis sering pulang ke Aceh ––karena kebetulan bersamaan dengan tugas kedinasannya. Beberapa tokoh Aceh sengaja pergi ke Jakarta bertemu dengannya. Beberapa pengusaha malah pasang iklan ucapan selamat ketika Arnis dilantik jadi deputi menteri. Nama Arnis berkibar.

Jika disiasati iklan ucapan selamat yang dimuat surat kabar itu terkandung dua makna sekaligus. Pertama, bagi pemasang, iklan itu sebagai pertanda mereka berada di “kesebelasan” tersebut. Bila Arnis “pulang” ke Aceh sang pengusaha tidak ketinggalan “kereta api” dan itu erat kaitannya dengan urusan bisnis. Ini sudah sangat lumrah dan lazim bagi dunia sekarang yang penuh dengan ketidakpastian dan sarat dengan basa basi.

Kedua, munculnya iklan itu menjadi bukti bahwa Arnis didukung oleh para tokoh Aceh, terutama pengusaha. Supaya orang-orang Jakarta tahu bahwa dia bukan sembarang orang, sehingga jika sudah ada rencana untuk diangkat sebagai Penjabat Gubernur Aceh, jangan ditunda-tunda lagi. Dan memang Arnis adalah seorang yang punya bobot serta kapasitas dan seorang birokrat handal. Kalau kemudian dia tak jadi “pulang” ke Aceh, itu lantaran Mustafa lah orang “terpilih” sesuai dengan namanya.

Banyak harapan yang dialamatkan kepada Mustafa Abubakar yang kini berada di tampuk pemerintahan Aceh. Dia tidak hanya mempersiapkan Pilkada seperti diamanatkan oleh orang-orang Jakarta, tapi juga mampu menyelesaikan masalah pengungsi dan berani memberantas korupsi. Sebab, pengungsi di tenda-tenda yang sudah setahun lebih adalah bukti ketidakberdayaan pemerintah selama ini. Sedangkan masalah korupsi sudah sangat merajalela di Aceh sampai-sampai gubernurnya kena tawan di Jakarta dengan tuduhan tersebut.

Rupanya gayung pun bersambut. Sehari setelah dilantik, Mustafa langsung mengatakan bahwa masalah korban tsunami akan segera selesai dan menjadi prioritas tugasnya sebagai kepala daerah. Dalam tempo enam bulan tak akan ada lagi tenda-tenda darurat di antero Aceh karena para korban tsunami itu telah setahun lebih hidup dalam penderitaan. Tak ada lagi potret kemanusiaan buram yang terpancar dari tenda-tenda kumal. Marwah ulama Aceh juga harus dipelihara, katanya.

Mustafa benar! Lalu ––ini yang paling idealis dan heroik–– Aceh bebas korupsi, kata Mustafa seperti dilansir sejumlah media. Seperti halnya Kuntoro Mangkusubroto Ketua BRR (Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi) yang alergi terhadap orang-orang korup, Mustafa juga demikian. Janji bahwa di tangan dia Aceh bebas korupsi adalah sebuah statemen paling berani. Sebab hal itu melawan “kodrat” dan bertentangan dengan kultur yang sedang menggejala di tengah-tengah masyarakat.

Terhadap pers agaknya Mustafa juga punya apresiasi sendiri. Di hari-hari awal dia tiba di Aceh setelah dilantik di Jakarta, dia langsung mengadakan coffee morning dengan wartawan. Dia juga minta wartawan untuk mengoreksi jalannya pemerintahan dan kebijakan publik yang dijalankan, baik oleh dirinya maupun instansi tehnis. Sama halnya dengan apa yang dikatakan Abdullah Puteh lima tahun lalu.

“Wartawan adalah mata dan telinga saya,” kata Puteh waktu itu.
Mustafa memang tak pernah mengeluarkan kalimat persis seperti itu. Tetapi dari cara-cara dia bekerja di minggu-minggu pertama terkesan ada rasa ikhlasnya seorang putra Aceh untuk membangun tanah kelahirannya.

Kalau kita agak sedikit selidik, agaknya alumnus IPB ini tak punya pretensi lain, kecuali hasratnya untuk membangun Aceh. Dia jauh dari keinginan mencalonkan diri sebagai gubernur dalam Pilkada yang akan datang. Sebab, selain aturan tak memungkinkan untuk itu, dari segi umur, dia sudah 57 tahun. Sebuah batas usia yang kurang pantas lagi untuk bertarung.

Oleh karena itu, harapan sekitar 4,2 juta rakyat Aceh kepada Mustafa Abubakar sangat tepat dan beralasan. Pascakomplik yang berkepanjangan, Aceh memerlukan seorang pemimpin yang tidak hanya pintar dan jagoan, tetapi juga seorang yang jujur dan memiliki tekad serta komitmen moral untuk membangun daerah. Proses reintegrasi yang belum selesai memerlukan perhatian serius. Sekitar 3.000 mantan anggota GAM tidak bisa dibiarkan begitu saja tanpa konsep dan kebijakan konkret.

Juga proses perampungan RUU PPA (Rancangan Undang Undang Pelaksanaan Pemerintahan Aceh) yang harus selesai 31 Maret 2006 sebagaimana tercantum dalam Nota Kesepahaman Helsinki. RUU tersebut tidak bisa dilepaskan begitu saja meluncur dari Departemen Dalam Negeri (pemerintah) ke DPR. Harus ada deal-deal dan lobi yang musti dilakonkan dengan para politisi di parlemen dan petinggi pemerintahan Jakarta.

Agaknya sebagai birokrat dan mantan Ketua Umum TIM (Taman Iskandar Muda) Jakarta, Mustafa punya kapasitas dan kemauan untuk hal tersebut.
Draft RUU PPA yang telah disusun DPRD Aceh ––sebagai cikal bakal RUU yang akan dibahas DPR–– punya beberapa titik rawan dalam pembahasan di DPR kelak.

Beberapa pasal harus dituntun agar orang-orang Jakarta “mahfum” dengan isi dan semangat yang melandasinya, sehingga nanti UU tersebut punya sinkronisasi dengan MoU Helsinki, tidak bertentangan dengan UUD 1945, dan memuaskan pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan lahirnya UU tersebut tidak ada lagi terjadi “khilafiyah” sosial, politik dan ekonomi di Aceh yang melahirkan konflik berkepanjangan.

RUU PPA yang kelak akan disahkan menjadi UU tidak bernasib sama dengan UU nomor 18 tahun 2001 tentang otonomi khusus Nanggroe Aceh Darussalam yang tidak memberi makna dan perubahan signifikan terhadap masa depan Aceh sehingga UU yang dulu diharapkan bisa menjadi obat untuk penyelesaian konflik hanya berhembus bagaikan angin lalu. RUU PPA harus menjamin mentalitas ke-Aceh-an dalam integritas ke-Indonesia-an secara utuh. Agaknya Mustafa punya pemahaman dan kepedulian yang serius untuk itu.

Kepedulian itu harus sama dengan keseriusannya menyangkut masalah pemukiman kembali para korban tsunami untuk mengembalikan martabat kemanusiaan. Pengungsi adalah salah satu masalah dari sekian banyak masalah rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh. Untuk itu Mustafa harus mampu mendorong BRR agar tidak jalan sendiri dengan kelambanannya.

Meski dalam struktur BRR, gubernur adalah wakil ketua di BRR, tatapi sebagai kepala daerah dan penguasa tunggal di Aceh, gubernur harus menjadi “atasan” semua lembaga yang bergerak di Aceh termasuk BRR ––yang konon kedudukannya setingkat menteri.

Ya, Mustafa adalah orang terpilih dan Mustafa adalah sebuah harapan. Aceh bebas korupsi yang dicanangkannya harus konsisten terpelihara. Korupsi adalah bagian dari KKN. Dua saudara korupsi lainnya ialah kolusi dan nepotisme. Adanya berita kecil yang menyebutkan Gubernur NAD “impor” tiga pegawai honorer (Serambi, 16 Januari), amat mengganggu citra Mustafa Abubakar yang ingin memberantas korupsi (juga kolusi dan nepotisme) di Aceh.

Masyarakat berharap Mustafa tidak membiarkan terjadinya korupsi, apalagi ikut korupsi. Amat masygul rasanya orang Aceh kalau gubenurnya kembali “ditawan” seperti yang dialami Abdullah Puteh. Juga bagi orang-orang yang telah mendapat amanah. Mustafa, ya Mustafa!


Courtesy: http://www.serambinews.com/index.php?aksi=bacaopini&opinid=424